Oleh:
Rusdin Tompo
Ketua KPI Daerah Sulsel

Suatu ketika, penulis membaca berita di surat kabar tentang aktivitas seorang calon legislatif (caleg) perempuan. Caleg itu melakukan kegiatan fogging atau pengkabutan pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (DBD) di suatu daerah. Dalam foto tampak si caleg tampil prima dengan dandanan rapi jali dan bersepatu hak tinggi, sambil memegang alat penyemprot nyamuk. Gambar ini menyiratkan bahwa caleg tersebut langsung turun ke lapangan melakukan kerja nyata bagi rakyatnya. Hanya saja, mengapa yang memberi penjelasan tentang kegiatan itu, bukan si caleg sendiri tapi disampaikan oleh juru bicaranya. Pada kesempatan berbeda, penulis mendengar cerita dari seorang praktisi radio di Makassar bahwa caleg tersebut menolak diwawancarai saat diundang berbicara dalam sebuah acara obrolan radio, dengan alasan mesti minta izin dahulu dari pamannya yang seorang birokrat.

Komunikasi Politik
Kasus lemahnya komunikasi politik caleg perempuan pada pemilu legislatif (pileg) lima tahun lalu bisa dilihat pada program acara “Perempuan Menuju Parlemen” yang diselenggarakan Radio SPFM Makassar. Program acara ini akhirnya mandeg di tengah jalan. Penyebabnya, produser program acara itu kesulitan mendapatkan narasumber. Rupanya, saat itu, tidak banyak caleg perempuan yang memiliki keberanian untuk berbicara di ruang siar, memanfaatkan media penyiaran guna berkomunikasi dengan para pendengar sebagai calon pemilih potensialnya. Kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat lebih luas secara serentak dan serempak disia-siakan percuma.
Jangankan sebagai caleg, ketika mereka berada di parlemen sekalipun, intensitas komunikasi politik perempuan politik rupanya relatif sedikit. Paling tidak, evaluasi yang dilakukan peneliti asal Jerman, Marcus Mitznier bisa menjadi buktinya (www.kompas.com). Marcus menilai, anggota DPR RI perempuan periode 2004-2009, kurang vokal menyuarakan topik-topik aktual. Marcus mencatat, pada masa itu, hanya Nursjahbani Katjasungkana dari Fraksi PKB dan Andi Yuliani Paris dari Fraksi PAN yang kritis menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap sejumlah isu, terutama isu-isu perempuan di media. Marcus menduga, sepertinya para perempuan itu kurang percaya diri tampil di media. Hal ini mungkin berhubungan dengan minimnya pemahaman mereka terhadap persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, disarankan agar anggota dewan perempuan mengembangkan sense of research untuk menanggapi isu atau topik yang berkembang dalam masyarakat lalu merilisnya melalui media.

Akar persoalan lemahnya kemampuan komunikasi politik mereka, bisa jadi lantaran proses rekrutmen pada tingkat partai yang terkesan formalitas untuk memenuhi syarat kuota 30 persen caleg perempuan. Penulis, dalam sebuah kesempatan pernah bertemu dengan beberapa caleg perempuan yang akan maju pada pileg 2014, saat melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Dadi, Makassar. Para caleg itu tampaknya dipaksakan menjadi caleg. Mereka mengaku memeriksakan kesehatannya karena disuruh untuk didaftarkan sebagai caleg. Jadi, bagaimana kita berharap mereka bicara tentang gender budget kalau kehadirannya sebagai caleg terkesan asal-asalan. Padahal, ini salah satu substansi kehadiran mereka di parlemen. Yuda Irlang menegaskan, ada korelasi yang sangat erat antara rendahnya kepedulian pemerintah terhadap perempuan yang tercermin dari kecilnya alokasi anggaran, dengan tingkat kesejahteraan perempuan dan anak (Jurnal Perempuan, No. 46, 2006). Bagaimana mereka bisa menyuarakan keprihatinan nasib perempuan, terutama mengubah stereotype perempuan di media massa jika dirinya hanya mendadak caleg.

Parfum Parlemen
Memang, menjadi tidak fair jika kita cuma menyorot kualitas politisi perempuan. Sebab, realitasnya, banyak juga politisi laki-laki, bahkan yang sudah duduk di parlemen, memiliki komunikasi politik di bawah rata-rata. Ada tapi tiada. Hadir sebatas absensi, duduk, dengar, tanpa bunyi suara yang berarti. Sulit dibayangkan jika seorang politisi irit bicara. Bukankah, kata Dan Nimmo (1999), politikus mencari pengaruh melalui komunikasi? Melalui komunikasi itu, seorang politisi menyampaikan pesan-pesan politik, berkaitan dengan kepentingan politiknya, tentang kebijakan, atau menyangkut keberpihakannya terhadap rakyat yang diwakilinya. Sejatinya, seorang politisi di parlemen senantiasa mengaktualisasikan suara-suara rakyat yang diserap saat reses atau melalui berbagai forum yang disediakan sebagai ruang penyampai aspirasi masyarakat.

Kita tentu berharap, mereka yang berkiprah sebagai perempuan politik bukan cuma menjadi parfum parlemen dan sekadar aksesoris ruang sidang.  Sebagai caleg, seorang perempuan tak cukup hanya bermodal paras cantik, nama besar keluarga, bahkan popularitas yang bisa dijadikan sebagai vote getter. Harus diakui, telah muncul sejumlah tokoh perempuan politik yang tampil sebagai pimpinan dewan. Beberapa di antara mereka yang berada di parlemen juga telah membuktikan kiprah terbaiknya. Namun, pada tataran kemunculan perempuan politik di media, masih perlu ditingkatkan lagi.

Sebagai, caleg apalagi anggota dewan, seorang perempun politik sebenarnya sudah menjadi sumber berita, sebagai news maker. Mereka bisa memanfaatkan berbagai jenis media secara gratis sepanjang paham akan nilai berita dari ide dan gagasan-gagasan yang akan disampaikan kepada publik atau aktivitas yang dilakukan dalam kapasistanya sebagai caleg anggota parlemen. Bisa dalam bentuk press release, visit media, jumpa pers, menulis artikel pada kolom opini surat kabar atau majalah, membuat blog dan website maupun dalam bentuk lainnya.

Dengan berbicara melalui media, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan para perempuan politik itu, juga bagaimana sikap mereka terhadap suatu persoalan. Itulah mengapa, pentingnya seorang perempuan politik membangun jaringan dengan media, bukan untuk menjadikan media sebagai panggung pencitraan, lebih dari itu untuk menunjukkan bahwa dirinya tetap fokus, berpihak, dan konsisten pada isu-isu publik yang menjadi konsentrasinya. Sebagai bukti bahwa mereka benar adalah wakil rakyat yang selalu menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Catatan: Tulisan ini dimuat di harian Tribun Timur, Senin, 18 November 2013.